MEDAN, SUMUT POS- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat (29/8/2025) sore.
Dalam orasinya, Ketua Umum Cipayung Plus Kota Medan, Amin Siregar, mengatakan bahwa DPRD Kota Medan telah melakukan pemborosan APBD dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah demokrasi dan legislasi yang terjadi di DPRD Kota Medan adalah pemborosan. Secara tegas, kami meminta semua kegiatan DPRD Kota Medan yang tidak berdampak terhadap masyarakat agar dihapus. Tidak perlu ada perjalanan dinas atau studi banding, cukup di Kota Medan saja,” tegas Amin dalam orasinya.
Amin mengatakan, masyarakat diperas oleh Pemerintah lewat kenaikan pajak.
“Kebijakan menaikkan pajak berbanding lurus dengan naiknya tunjangan Anggota DPR RI. Hari ini kita diperas dengan pajak untuk kepentingan elite politik,” ucapnya.
Amin pun mengingatkan Pemerintah untuk segera merespon semua tuntutan yang disampaikan.
"Jangan sampai gegara hal ini masyarakat Indonesia menjadi gaduh," pesannya.
Pesan lainnya juga disampaikan Amin kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Februanto agar segera meminta maaf atas tindakan represif yang dilakukan petugas terhadap massa beberapa waktu dan viral di media sosial (medsos).
“Jika ini tidak dilakukan, kami meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi atau mencopot Kapolda Sumut. Itu yang ingin kita suarakan hari ini. Jangan sampai penganiayaan yang terjadi di Jakarta semalam terulang di Kota Medan,” katanya.
Masih dalam aksi tersebut, salah satu pimpinan aksi, Julpadli Simamora, meminta dilakukannya Reformasi DPRD Kota Medan yang dianggap dalam kondisi tidak baik-baik saja.
“DPRD Kota Medan tidak baik-baik saja. Kami minta ada reformasi,” tegas Julpadli Simamora.
Julpadli mengatakan, permasalahan utama bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Namun kenyataannya, Pemerintah saat ini belum bisa memberikan solusi.
“Yang terjadi malah tunjangan rakyat dinaikkan. Ini bukti Pemimpin Bangsa tidak berpihak pada rakyat. Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah saat ini tidak ada yang berpihak kepada rakyat,” ketusnya.
Dengan segala informasi yang terjadi di tingkat nasional, Julpadli menegaskan bahwa aksi Cipayung Plus Kota Medan tidak ingin ditunggangi.
“Tagline Bubarkan DPR terus menggema, namun kita menghapus itu karena merupakan bagian dari propaganda. Makanya kita tidak ingin mengangkat tema itu. Tema yang ingin kita angkat adalah Reformasi DPRD Kota Medan," pungkasnya.
Pantauan Sumut Pos, sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa tampak secara bergantian menyampaikan orasinya dari atas mobil komando. Selain itu, empat orang mahasiswa dengan menggunakan topeng tikus tampak dipampangkan di depan sebagai sindiran kepada para politisi yang duduk di parlemen. Aksi ini tampak dikawal ketat oleh aparat keamanan, baik dari pihak Polri maupun TNI. (map/ram)
Editor : Juli Rambe