JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Pemerintah berencana menyediakan rumah subsidi layak huni bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya. Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut
“Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen,” ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, saat dijumpai usai rapat terbatas membahas penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara ( ASN), TNI, dan , di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018). “Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau,” lanjut dia.
Rapat dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden. Jokowi mengatakan, pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui perkembangan terbaru program tersebut.
“Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja,” kata Jokowi.
Presiden juga meminta pemenuhan perumahan tersebut juga memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut. “Juga model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa,” kata Kepala Negara.
Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada. Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.
Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.
“Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya ‘kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau,” lanjut Wimboh.
Sebelumnya, program rumah subsidi untuk ASN, TNI dan Polri mengalami hambatan terkait ketersediaan lahan. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun. “Kita arahkan kompleks apartemen, rusun, tidak landed house (rumah tapak),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas membahas rumah untuk ASN, TNI, Polri, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11).
Bambang mengatakan, pembangunan rumah susun ini khususnya akan dilakukan oleh pemerintah untuk ASN, anggota TNI dan Polri yang bekerja di daerah perkotaan. Sebab, pemerintah ingin membangun tempat tinggal yang tak jauh dengan tempat kerja para abdi negara.
“Atau alternatifnya, lokasi rusun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum. Misal, kalau di Jakarta itu dengan KRL atau LRT,” tambah Bambang. Menurut Bambang, nantinya para ASN, anggota TNI dan Polri bisa membeli rusun yang dibangun pemerintah dengan uang muka 0 persen. Sementara itu, masa cicilan bisa sampai 30 tahun.
“Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun, maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun,” ucap Bambang.
Bantah Terkait Pilpres
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan bahwa percepatan ini tak ada kaitannya dengan pemilihan presiden 2019. Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.
“Sebenarnya ini ‘kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan Pilpres. Jadi kita concern dari presiden, dan pemerintah. Jangan sampai ASN, TNI, Polri sampai mereka pensiun, enggak punya rumah milik, atau pribadi untuk mereka,” kata Puan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
“Menurut saya enggak ada hubungan dengan tahun politik,” tambah Puan. Puan menegaskan, menyejahterakan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal itu bisa dilakukan kapan saja baik menjelang, sebelum atau sesudah pemilu. “Merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apapun yang bisa bermanfaat untuk rakyat,” kata politisi PDI-P ini.
Puan pun meyakini, langkah pemerintah untuk membangun rumah subsidi bagi ASN, anggota TNI dan Polri ini tidak akan membebani anggaran negara. Ia memastikan bahwa pemerintah sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri.
Minimalisasi Korupsi
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen bagi ASN, anggota TNI dan Polri. Pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer atau pokok dinilai akan turut mempengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungli dan korupsi.
“Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisasi pelanggaran hukum,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/11).
Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. Persoalan tingginya harga hunian membuat oknum ASN, TNI dan Polri mencari segala cara.
Di Polri misalnya, paradigma negatif masyarakat terhadap kasus pungli yang dilakukan korps Bhayangkara di bidang pelayanan ataupun lalu lintas masih kerap muncul. Catatan lainnya, banyak peristiwa penggusuran rumah dinas TNI berujung penolakan dan bahkan bentrokan karena keluarga TNI tak memiliki hunian tetap.
“Saat gaji dirasakan tak lagi mencukupi karena berbagai kebutuhan pokok lainnya, oknum ASN, Polri atau bahkan anggota TNI akhirnya terpikir untuk mencari celah pendapatan dengan cara memanfaatkan kewenangan. Potensi pungli dan korupsi pun terbuka,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Menurut Sahroni, kendala di kepemilikan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri adalah DP yang nilainya cukup besar. Banyak yang hingga kini tak memiliki hunian karena tak memiliki tabungan mencukupi untuk pelunasan DP. “Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi,” ujar Sahroni. (bbs) Editor : Redaksi