MEDAN, SUMUT POS- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut muncul setelah terjadinya dugaan kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, usai mengonsumsi makanan dari program MBG yang disediakan di sekolah.
Insiden itu menyebabkan kepanikan di kalangan guru dan orang tua siswa, karena banyak pelajar mengalami mual, pusing, dan muntah tak lama setelah jam makan siang.
Para korban pun dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RS HKBP Balige, RSUD Porsea, dan Puskesmas Laguboti, untuk mendapatkan perawatan medis.
Dinas Kesehatan Kabupaten Toba telah mengambil sampel makanan guna diuji laboratorium dan memastikan penyebab pasti keracunan tersebut.
Menanggapi peristiwa itu, Franky menyampaikan keprihatinannya dan menilai kejadian tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan mutu makanan dalam program MBG.
“Kejadian di Laguboti membuktikan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan di lapangan masih sangat lemah. Program yang seharusnya menyehatkan justru bisa membahayakan jika tidak dikelola dengan standar gizi dan higienitas yang ketat,” ujar Franky saat memberikan keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
Franky menambahkan, selama pelaksanaan reses pada 5–14 Oktober 2025 di daerah pemilihannya, yaitu Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, ia banyak menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai bermasalah — mulai dari kualitas makanan yang tidak layak hingga pendistribusian yang tidak transparan.
Salah seorang warga Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, Ani Sihombing, mengaku khawatir dengan kondisi makanan yang diterima anaknya di sekolah.
“Makanannya sering dingin, bahkan ada yang sudah basi. Kami takut anak-anak jadi korban keracunan seperti di daerah lain. Kadang saya suruh anak membawa makanannya pulang supaya bisa saya cicipi dulu,” ungkapnya.
Sementara itu, Jhon Horas Silalahi, warga Bah Kapul, Kecamatan Siantar Utara, menilai program MBG di wilayahnya tidak dijalankan secara terbuka.
“Kami tidak tahu siapa pelaksana dan dari mana bahan makanannya. Kalau program ini untuk rakyat, seharusnya terbuka dan bisa diawasi bersama. Di beberapa sekolah, makanan bahkan tidak dimakan karena dianggap tidak layak,” katanya.
Franky menegaskan bahwa niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar harus diiringi dengan pengawasan ketat, transparansi, serta tanggung jawab moral dari pihak pelaksana di lapangan.
“Saya mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, tetapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai prinsip gizi, higienitas, dan keterbukaan, program ini justru kontraproduktif,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Franky menyatakan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat yang ia serap selama reses ke dalam rapat komisi DPRD Provinsi Sumut, serta mendorong dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Provinsi Sumut.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran rakyat digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Jika ditemukan penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, maka harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi, Franky mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema bantuan sembako bergizi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan yang diberikan langsung kepada orang tua siswa.
“Orang tua lebih tahu kebutuhan gizi anaknya. Jika bantuan diberikan dalam bentuk sembako atau uang, daya beli masyarakat meningkat, pedagang lokal tetap hidup, dan anak-anak terpenuhi gizinya tanpa risiko keracunan,” tutup Franky. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe