BINJAI,Sumutpos.jawapos.com-Menjelang rencana aksi demonstrasi jilid II yang akan digelar oleh ratusan mahasiswa dari gabungan berbagai organisasi di Kota Binjai pada Kamis (4/9/2025), Polres Binjai menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait kegiatan tersebut.
Berdasarkan brosur yang beredar luas di media sosial dan grup pesan instan, aksi tersebut akan menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain adala Reformasi total DPR, Evaluasi kinerja DPRD Kota Binjai, Evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri, Desakan pencopotan Kapolri, Kapolda Sumut, hingga Kapolres Binjai.
Rute aksi direncanakan menyasar dua titik utama, yaitu Gedung DPRD Kota Binjai dan Mapolres Binjai, dengan titik kumpul massa di Stasiun Kereta Api Binjai.
Namun hingga Rabu (3/9/2025), Kasi Humas Polres Binjai AKP Junaidi menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana unjuk rasa tersebut.
“Terkait unjuk rasa besok, sampai saat ini Polres Binjai belum ada menerima pemberitahuan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.
AKP Junaidi menjelaskan bahwa meskipun unjuk rasa merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang, tetap ada prosedur hukum yang harus dipatuhi.
“Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa tanpa ada pemberitahuan ke polres, maka aksi tersebut bisa dibubarkan karena dinilai ilegal atau tidak resmi,” tegasnya.
Menurutnya, pemberitahuan resmi sangat penting agar aparat dapat memberikan pengamanan dan pengawalan demi mencegah potensi kericuhan, seperti yang terjadi pada aksi pertama, Senin (1/9/2025) lalu.
“Aksi Senin lalu ada surat pemberitahuannya, makanya kami kawal. Tapi tetap sempat terjadi kericuhan dan 7 orang diamankan. Namun semuanya sudah kami bebaskan setelah pemeriksaan,” tambah Junaidi.
Aksi demonstrasi sebelumnya yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Binjai sempat memanas karena tidak satu pun anggota dewan menemui massa sejak pagi hingga sore hari. Massa tetap bertahan meski diterpa panas terik dan hujan deras. Wakil rakyat baru turun setelah situasi mulai ricuh dan sejumlah mahasiswa diamankan.
Meskipun belum ada surat resmi, Polres Binjai menyatakan tetap dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di lapangan.
“Kami tidak menghalangi siapa pun untuk menyampaikan pendapat. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku,” pungkas AKP Junaidi.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan