LABURA, Sumutpos.jawapos.com-Persoalan infrastruktur jalan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kembali mencuat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang II 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Dedi Iskandar SE, di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selasa (19/5/2026).
Kehadiran legislator dari Daerah Pemilihan Sumut VI itu disambut antusias warga. Tidak hanya masyarakat Desa Simpang Marbau, warga dari Desa Silumajang dan Hatapang juga memadati lokasi reses untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, dua persoalan utama mendominasi keluhan masyarakat: rusaknya akses jalan dan carut-marut penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi warga, kondisi jalan yang mereka lalui saat ini tidak lagi sekadar mengganggu aktivitas, tetapi mulai mengancam keselamatan. Beberapa titik jalan disebut mengalami kerusakan parah dan rawan longsor, terutama saat musim hujan.
“Kami sangat mendambakan pembangunan jalan yang layak, Pak. Jalan yang kami lalui sekarang hampir longsor,” keluh Ratna, warga Desa Hatapang, saat sesi tanya jawab.
Baca Juga: Patroli KRYD Polres Labuhanbatu Sisir Titik Rawan hingga Pusat Keramaian Malam
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menilai masih banyak keluarga kurang mampu yang justru tidak tersentuh bantuan PKH, sementara sebagian warga yang dianggap telah mapan secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Kondisi tersebut memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sebab, program bantuan yang semestinya menjadi penyangga bagi kelompok rentan justru dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dedi Iskandar menyatakan persoalan infrastruktur jalan harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, hasil musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten semestinya dapat menjadi dasar percepatan penanganan.
Baca Juga: Stok dan Distribusi Minyakita Aman, Harga Mulai Stabil
“Musrenbang desa hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius pemerintah setempat,” ujar Dedi.
Terkait polemik penyaluran PKH, politisi PKS itu meminta Dinas Sosial segera melakukan evaluasi dan validasi ulang data penerima bantuan agar program benar-benar tepat sasaran.
“Bagi warga yang berhak harus menerima, dan yang sudah mandiri harus berjiwa besar untuk digantikan dengan warga yang lebih membutuhkan,” tegasnya.(ind/han)
Editor : Johan Panjaitan