DAIRI, Sumutpos.jawapos.com-Suasana depan Kantor Bupati Dairi, Jumat (29/5/2026), berubah menjadi panggung perlawanan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Puluhan warga, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan memperingati Hari Anti Tambang dengan aksi unjuk rasa serta parade papan bunga bernada protes.
Di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, deretan papan bunga berdiri mencolok. Pesan-pesan yang tertulis bukan ucapan selamat, melainkan peringatan keras tentang ancaman kerusakan lingkungan dan keselamatan warga akibat aktivitas tambang.
Aksi tersebut dipusatkan di depan Kantor Bupati Dairi dan menjadi simbol penolakan terhadap operasional PT Dairi Prima Mineral (PT DPM), perusahaan tambang seng dan timah hitam yang beroperasi di kawasan Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Baca Juga: Donald Trump Ancam “Bumihanguskan” Oman, Timur Tengah Kian Membara
Dalam orasinya, Sekretaris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Dairi, Ilham Nursalim Bintang, bersama Ketua Komisariat GMNI STAIS, Rahmat Bintang, menyebut keberadaan PT DPM sebagai ancaman bagi masyarakat Dairi.
Mereka menilai aktivitas pertambangan telah memicu berbagai persoalan lingkungan, termasuk banjir bandang yang disebut berdampak pada masyarakat di kawasan lingkar tambang.
“Kami mahasiswa dengan tegas menolak kehadiran PT DPM,” ujar mereka dalam orasi.
Suara penolakan juga datang dari warga terdampak. Gerson Tampubolon, warga Desa Bongkaras, menegaskan masyarakat tidak ingin kehilangan lahan pertanian dan sumber pangan akibat aktivitas tambang.
“Kami tidak mau jadi Lapindo kedua,” tegasnya.
Menurut Gerson, kehidupan masyarakat Dairi selama ini bertumpu pada sektor pertanian, bukan pertambangan. Karena itu, warga akan terus memperjuangkan pencabutan izin operasional perusahaan.
Hal senada disampaikan Ana Hutauruk dari Petrasa dan warga Desa Bonian. Ia menyoroti potensi dampak kesehatan yang dikhawatirkan muncul apabila aktivitas tambang berjalan penuh.
Baca Juga: Ngaku Dibegal demi Tutupi Jual Motor, Pria di Hamparanperak Beli Cincin untuk Pacar
“Kami kaum ibu menolak keras kehadiran PT DPM,” katanya.
Sementara itu, Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) menyebut aksi dan parade papan bunga tersebut sengaja digelar untuk mengingat kembali tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dua dekade silam.
Menurut Rohani, bencana itu menjadi pelajaran pahit tentang dampak lingkungan yang dapat menghancurkan kehidupan masyarakat.
“Masyarakat kehilangan rumah, masa depan, dan ruang hidup mereka,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh yang menurutnya diperparah oleh aktivitas eksploitasi alam dan pertambangan.
Rohani menegaskan, Kabupaten Dairi sejatinya telah memiliki pijakan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 yang menegaskan wilayah tersebut tidak diperuntukkan bagi pertambangan.
Namun, menurutnya, aturan itu justru diabaikan.
“Negara lebih memilih investor daripada keselamatan warganya,” katanya.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh kritik terhadap pemerintah daerah, aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawalan personel Polres Dairi. (rud/han)
Editor : Johan Panjaitan