DAIRI, SUMUTPOS.CO - Yayasan Diakonia Pelangi Kasih bersama masyarakat Kabupaten Dairi, berharap calon Bupati Dairi terpilih nantinya dapat menjamin keselamatan warga dari daya rusak tambang.
Permintaan itu disampaikan pimpinan dan anggota YPDK beralamat Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga bersama sejumlah masyarakat Kabupaten Dairi dengan membentangkan spanduk besar di depan Kantor Bupati Dairi, jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Jumat (22/11/2024).
Dalam siaran pers tertulis yang diterima Sumutpos.Jawapos.com, Koordinator pengorganisasian YDPK, Monika Siregar menyampaikan, jelang Pilkada Dairi, 27 November 2024 mendatang, mereka YDPK bersama rakyat berinisiatif membentangkan spanduk untuk menyuarakan, apakah Bupati Dairi terpilih nanti dapat menjamin keselamatan rakyat dari daya rusak tambang?.
Aksi membentangkankan spanduk dimaksud, bentuk kegelisahan dan protes rakyat. Yang mana, dimasa pemerintahan sebelumnya, belum serius terhadap dampak tambang.
Sebab, kedepannya, potensi daya rusak tambang lebih besar. Dan kajian ombusmand bank dunia, pertambangan di Dairi beresiko mendatangkan bencana ekstrim.
Sementara mereka melihat semua visi misi dari 5 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Dairi periode 2024-2029, terfokus pada pembangunan infrastruktur dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkompeten.
"Dan tidak satupun visi misi dari kelima paslon Bupati/Wakil Bupati itu, menyinggung terkait kerusakan ekologis yang sudah terjadi. Sementara Dairi berada di zona merah rawan bencana," ucap Monika.
"Ini menjadi kegelisahan bagi rakyat. Dan semua paslon Bupati Dairi, mendukung kehadiran investasi. Bahkan, dalam debat publik calon Bupati/Wakil Bupati Dairi diselenggarakan KPU Dairi beberapa waktu lalu,"sambungnya.
Menurutnya, salah satu calon Bupati yang menjabat sebelumnya, menyuarakan terkait dampak tambang yang beresiko untuk lingkungan harus lebih dikaji lagi.
"Tetapi, pernyataanya tidak sesuai fakta. Karena saat menjabat, kajian analisi resiko bencana di Dairi terhadap kehadiran tambang justru tidak pernah ada,"sebutnya.
Data diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi tahun 2021, analisa resiko bencana dimaksud tidak ada, ungkap Monika. (rud/han)
Editor : Redaksi