MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan ini berlangsung dari 1 hingga 8 September 2025 di Gedung BDK Medan, Jalan Eka Warni, Kecamatan Medan Johor.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, membuka acara secara resmi dan menegaskan pentingnya profesionalisme serta pendekatan humanis bagi petugas pajak dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
“Kota Medan tidak menaikkan tarif PBB. Fokus kami saat ini adalah menekan kebocoran pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu, dibutuhkan petugas pajak yang profesional, transparan, dan humanis,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I, Kepala BKPSDM Kota Medan, Plt. Kepala BDK Medan, serta para Kepala KPP Pratama se-Kota Medan.
Wali Kota berharap, melalui pelatihan ini, para ASN di lingkungan Bapenda semakin memahami mekanisme dan peraturan terkait PBB-P2, sehingga dapat memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN, khususnya dalam proses penilaian objek pajak.
“Penilai PBB harus mampu menentukan Nilai Objek Pajak (NOP) secara tepat sebagai dasar pengenaan pajak. Ini penting untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Sebanyak 33 ASN dari berbagai bidang di Bapenda Kota Medan mengikuti Bimtek ini, antara lain dari Bidang BPHTB dan PBB, UPT I hingga UPT VII, serta Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.
Dengan mengusung tema “Profesional dan Kualitas Pelayanan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak”, kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan di sektor perpajakan daerah, sekaligus membangun kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Kota Medan, termasuk infrastruktur dan fasilitas publik.(rel/han)
Editor : Johan Panjaitan