MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dilakukan secara objektif dan berimbang, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta keberlangsungan dunia usaha.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, menegaskan bahwa penentuan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sejumlah faktor krusial harus menjadi dasar perhitungan, mulai dari tingkat inflasi di Sumatera Utara, hasil pembahasan tim pengupahan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga formula resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penetapan UMP harus melihat banyak aspek. Tidak hanya kepentingan pekerja, tetapi juga kondisi ekonomi daerah, iklim usaha, serta kemampuan perusahaan agar tetap bertahan,” ujar Hendra kepada Sumut Pos, Rabu (17/12/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap UMP Sumatera Utara tahun ini mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski UMP sempat naik pada tahun lalu, menurutnya besaran kenaikan tersebut masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hidup pekerja.
“Kenaikan UMP tentu diharapkan lebih baik dari tahun lalu. Namun besarnya tetap harus realistis, menyesuaikan inflasi, kondisi dunia usaha, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja,” jelasnya.
Hendra menilai, kenaikan UMP yang proporsional justru akan berdampak positif bagi semua pihak. Di satu sisi, kesejahteraan pekerja dapat meningkat, sementara di sisi lain stabilitas dan keberlanjutan usaha di Sumatera Utara tetap terjaga.
“Kalau perhitungannya tepat, UMP bisa menjadi instrumen yang adil bagi pekerja sekaligus tidak memberatkan dunia usaha,” pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan