MEDAN, SUMUT POS- Rencana pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Sumatera Utara mendapat sorotan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara.
Namun, di tengah upaya pemerintah menghadirkan transportasi massal yang modern dan terintegrasi, Organda mengingatkan agar keberadaan BRT maupun bus listrik tidak justru mematikan angkutan umum yang selama ini telah lebih dahulu beroperasi.
Ketua Organda Sumut, Haposan Sialagan, mengatakan pembahasan mengenai BRT sebenarnya bukan hal baru bagi Kota Medan.
Baca Juga: Anggota Bawaslu Gunungsitoli Divonis 1 Tahun Penjara Terkait Kasus Pungli
Menurutnya, sistem transportasi berbasis bus tersebut sudah hadir sejak beberapa tahun lalu dan pernah dikelola oleh PT Medan Bus. Seiring berjalannya waktu, operasional layanan tersebut kemudian bertransformasi dengan penggunaan armada bus listrik.
Ia menyebutkan, berbagai pembahasan terkait keberadaan BRT selama ini juga telah dilakukan bersama pemerintah daerah. Karena itu, Organda Sumut memandang pengembangan transportasi massal merupakan sesuatu yang positif sepanjang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang selama ini telah menjadi bagian dari sistem transportasi di daerah.
"Bus BRT ini sebenarnya sudah beberapa tahun berjalan. Dulu dikelola PT Medan Bus dan sekarang sudah berganti menjadi bus listrik. Jadi pembahasan mengenai BRT ini sudah beberapa kali dilakukan dengan pemerintah daerah," kata Haposan saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Senin (8/6/2026).
Meski mendukung modernisasi transportasi, Haposan tidak menampik bahwa kehadiran BRT dan bus listrik berpotensi menimbulkan dampak terhadap angkutan umum yang sudah ada. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Organda adalah adanya kemungkinan tumpang tindih trayek antara koridor BRT dengan jalur angkutan kota (angkot) yang selama ini melayani masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan persaingan yang berimbas pada menurunnya jumlah penumpang angkot. Padahal, sebagian besar operator angkutan umum konvensional menggantungkan keberlangsungan usaha mereka dari jumlah penumpang yang diangkut setiap hari.
"Kalau jalurnya sama tentu akan ada dampak terhadap angkutan yang sudah ada. Ini yang menjadi perhatian kami karena jangan sampai terjadi persaingan yang membuat operator lama semakin kesulitan," ujarnya.
Haposan menjelaskan, berdasarkan pengamatannya, tingkat keterisian penumpang atau load factor bus listrik yang saat ini beroperasi juga belum terlalu tinggi. Namun, karena layanan tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah, kondisi tersebut berbeda dengan operator swasta yang harus mengandalkan pemasukan dari hasil operasional sehari-hari.
"Load factor bus listrik saat ini juga belum terlalu tinggi. Tetapi karena operasionalnya mendapat dukungan pemerintah, tentu kondisinya berbeda dengan operator swasta yang sangat bergantung pada jumlah penumpang," katanya.
Karena itu, Organda Sumut terus berupaya mencari solusi agar pengembangan BRT tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha para pelaku transportasi yang sudah ada. Haposan menegaskan, pihaknya tidak menolak keberadaan BRT maupun bus listrik, melainkan mendorong agar sistem transportasi tersebut dibangun dengan konsep integrasi.
Menurutnya, salah satu model yang dapat diterapkan adalah seperti sistem TransJakarta di DKI Jakarta. Dalam konsep tersebut, para pengusaha angkutan eksisting tidak disingkirkan, melainkan diberikan kesempatan untuk ikut menjadi bagian dari sistem transportasi modern yang dibangun pemerintah.
"Kami mendukung modernisasi transportasi. Tetapi konsepnya jangan menghilangkan pengusaha yang sudah ada. Mereka yang memiliki kemampuan justru harus dilibatkan untuk ikut berinvestasi dan beroperasi dalam sistem BRT," ucapnya.
Selain memberikan ruang bagi operator yang telah ada untuk berpartisipasi dalam pengelolaan transportasi massal, Organda Sumut juga mengusulkan penataan kembali fungsi angkutan kota menjadi angkutan pengumpan atau feeder.
Dalam skema tersebut, BRT akan difokuskan untuk melayani jalur utama dengan mobilitas tinggi. Sementara angkot akan berperan menghubungkan kawasan permukiman maupun wilayah-wilayah sekunder menuju koridor utama BRT. Dengan demikian, kedua moda transportasi tersebut dapat saling melengkapi dan tidak saling bersaing.
"Konsep yang kami usulkan seperti TransJakarta. BRT melayani jalur utama, sedangkan angkot menjadi feeder yang menghubungkan masyarakat dari kawasan permukiman menuju koridor utama. Jadi bukan mematikan angkot, tetapi mengintegrasikannya," jelas Haposan.
Ia menilai konsep tersebut dapat menjadi solusi bagi keberlangsungan transportasi umum di Kota Medan dan Sumatera Utara. Sebab, modernisasi sistem transportasi memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, namun perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan nasib para pelaku usaha yang selama ini telah berkontribusi melayani masyarakat.
Haposan menegaskan, Organda Sumut pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Kehadiran BRT dan bus listrik dinilai dapat memberikan alternatif moda transportasi yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
Namun demikian, ia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha angkutan umum yang telah lama beroperasi, dapat dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi.
"Kami mendukung transportasi yang lebih modern. Tetapi seluruh stakeholder yang sudah ada harus dilibatkan. Jangan sampai ada yang dimatikan. Yang kami inginkan adalah integrasi dan pemberdayaan operator eksisting sehingga semua bisa tumbuh bersama," tegasnya.
Menurut Haposan, keberhasilan sistem transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan armada atau besarnya investasi yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh moda transportasi untuk saling terhubung dan mendukung satu sama lain.
Dengan konsep integrasi tersebut, lanjutnya, masyarakat akan memperoleh layanan transportasi yang lebih baik, sementara para pelaku usaha angkutan yang selama ini telah menjadi bagian dari sistem transportasi di Sumatera Utara tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan menuju transportasi yang lebih modern. (san/ram)
Editor : Juli Rambe