MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Isu melemahnya fungsi pengawasan DPRD Sumatera Utara kembali mencuat ke publik seiring narasi ‘kedekatan’ antara Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Narasi tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan terhadap lembaga demokrasi di daerah.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Afif Hauzaan Abid, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang matang, hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif justru harus berjalan secara konstruktif.
“Demokrasi bukan soal debat kusir, tapi akuntabilitas, transparansi, dan fungsionalitas. Hubungan yang baik antar pimpinan lembaga bukan berarti kompromi, apalagi pelemahan fungsi kontrol,” ujar Afif dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).
Afif menegaskan bahwa tudingan melemahnya pengawasan hanya karena relasi personal yang hangat adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. Ia memaparkan sejumlah indikator konkret yang membuktikan bahwa DPRD Sumut tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif dan substantif.
1. Pengawasan Lewat Pemanggilan dan Rapat Kerja Masih Aktif
DPRD Sumut, di bawah kepemimpinan Erni Ariyanti, tetap menjalankan rapat kerja intensif bersama mitra eksekutif. Beberapa di antaranya memanggil Dinas Pendidikan dan Bappeda untuk mengklarifikasi anggaran program Sekolah Gratis yang dicanangkan gubernur sebelumnya, namun dibebankan ke APBD 2024.
2. Kritik Fraksi Terhadap Kebijakan Strategis Pemprov
Sejumlah fraksi di DPRD Sumut menunjukkan sikap kritis, seperti dalam polemik penganggaran revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Fraksi PDIP dan Demokrat secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut yang dinilai lebih menguntungkan Kota Medan dibanding daerah lain. Ketua DPRD memfasilitasi kritik ini melalui forum resmi, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan legislasi berjalan sebagaimana mestinya.
3. Kunjungan Kerja Lapangan Berbasis Substansi
DPRD Sumut juga aktif melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dengan fokus pada identifikasi langsung persoalan rakyat. Masalah seperti distribusi pupuk subsidi yang buruk dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran telah dibahas dan menjadi bahan evaluasi yang disampaikan ke Pemprov dalam rapat resmi.
“Pengawasan berbasis data dan kondisi nyata di lapangan lebih efektif ketimbang sekadar bersuara lantang tanpa substansi,” ujar Afif.
Ia menambahkan, relasi kelembagaan tidak boleh dibaca semata dari relasi personal antar pimpinan. Sebab, mekanisme DPRD bekerja secara kolektif, deliberatif, dan melibatkan banyak fraksi serta alat kelengkapan dewan.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan fungsi kelembagaan dan akuntabilitas berbasis kinerja, bukan penghakiman opini yang menjebak publik dalam persepsi keliru,” tegasnya.
Afif juga mengingatkan agar publik tidak larut dalam narasi spekulatif yang tidak berbasis data. Demokrasi, katanya, bukan hanya tentang kerasnya oposisi, melainkan keberlangsungan mekanisme checks and balances secara sistemik.
“DPRD Sumut tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara prosedural dan substansial. Relasi kelembagaan yang sehat harus dilihat sebagai kekuatan, bukan kelemahan,” pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan