LABURA, Sumutpos.jawapos.com – Komitmen mendorong pembangunan yang lebih merata kembali ditegaskan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027. Forum strategis ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan agar lebih terukur dan berkeadilan.
Kegiatan yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026), dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gondang, simbol dimulainya proses perencanaan yang diharapkan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar substantif.
Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., turut hadir dalam agenda tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si. Kehadiran mereka menegaskan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan provinsi dan pusat.
Baca Juga: Belum Tertib, Sudah Ditagih: Pedagang Pasar Inpres Keluhkan Kebijakan Disperindag
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti capaian pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup progresif, terutama dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama masih terletak pada aspek pemerataan.
Menurutnya, peningkatan di sektor pendidikan dan kesehatan harus diimbangi dengan distribusi pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh optimal. Ia pun meminta para kepala daerah lebih cermat dalam membaca dan mengolah data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Musrenbang ini jangan hanya menjadi agenda seremonial. Harus menjadi fondasi kuat agar pembangunan 2027 benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menekankan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya memastikan program prioritas tetap berjalan, sekaligus mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Baca Juga: Divonis 20 Tahun Penjara, Kurir 10 Kg Sabu Lolos Hukuman Mati
Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah perluasan program pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Jika sebelumnya difokuskan di Kepulauan Nias, program tersebut akan diperluas ke daerah-daerah terdampak bencana mulai Juli 2026, termasuk penghapusan iuran komite.
“Ini bentuk komitmen kita agar akses pendidikan tetap terjamin, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin solid. Tidak hanya dalam merancang program, tetapi juga dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.(mag-10/han)
Editor : Johan Panjaitan